penareformasi.com | | JAKARTA – Ini bukan lagi gosip artis. Ini soal uang negara, kekuasaan, dan dugaan gurita yang dibangun secara sistematis.
Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) melontarkan tudingan paling keras sejauh ini kepada Raffi Ahmad: tamak dan serakah. Selasa, 10 November 2026.
Bukan tanpa alasan. IIK menuding Raffi berhasil melakukan dua hal sekaligus yang jarang bisa dilakukan pengusaha biasa. Pertama, menjadikan keluarga dan orang-orang dekatnya bercokol di institusi pemerintah dan BUMN. Kedua, memastikan pekerjaan pemerintah diraup oleh perusahaannya sendiri.
Dan angkanya tidak main-main. Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis total kontrak yang mencapai Rp14.696.955.002 atau hampir Rp14,7 miliar.
POINTER 1: KEMENDIKBUD JADI PINTU MASUK – HAMPIR Rp3,9 MILIAR
Semuanya dimulai pada 2024 dari Kemendikbud Ristek, Museum dan Cagar Budaya. Lima paket pekerjaan mengalir ke Rans Entertainment dan Raffinagita1717: YouTube Rp452,6 juta, Reels Rp205,8 juta, Story Rp575,6 juta, TikTok Rp144,4 juta, dan yang paling besar, event attendance Rp2,5 miliar.
POINTER 2 : KKP JADI LADANG EMAS – Rp10,7 MILIAR
Jika Kemendikbud adalah pintu masuk, maka KKP adalah ladang emasnya. Pada 2025, Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menggelontorkan Rp3,59 miliar. Di tahun yang sama, Setditjen Perikanan Budidaya menggelontorkan Rp. 3,6 miliar untuk BINS. Pada 2026, Setditjen Perikanan Tangkap kembali menggelontorkan Rp. 3,6 miliar untuk publikasi Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna.
Total dari KKP saja: Rp10,7 miliar.
POINTER 3: POLA GURITA – KUASA, KRONI, PROYEK
Bagi IIK, ini bukan soal satu-dua proyek. Ini soal pola gurita: Kuasa – Kroni – Proyek.
Dari popularitas, masuk ke lingkaran kekuasaan. Dari kekuasaan, tempatkan keluarga dan orang dekat di dalam sistem. Dari dalam sistem, amankan proyek untuk perusahaan sendiri. Lingkaran tertutup yang sulit ditembus pengusaha lain yang tidak punya akses.
> “Kalau keluarga sudah di dalam, perusahaan juga dapat proyek dari dalam, lalu di mana letak persaingan yang adil? Ini bukan lagi bisnis, ini penguasaan akses negara,” tegas sumber IIK.
POINTER 4: PERTANYAAN YANG BELUM DIJAWAB
Publik kini menuntut jawaban atas tiga pertanyaan mendasar: Apakah proses pengadaan ini terbuka dan kompetitif? Siapa yang memutuskan perusahaan Raffi Ahmad yang harus menang? Dan berapa banyak keluarga dan orang dekat Raffi yang kini duduk di pemerintahan dan BUMN?
Hingga berita ini ditayangkan, tidak ada satu pun jawaban terbuka dari Raffi Ahmad, perusahaannya, maupun kementerian terkait.
PENUTUP – UJIAN BAGI NEGARA:
Jika tudingan ini salah, buktikan dengan data. Buka kontraknya, buka proses lelangnya, buka daftar penempatan orangnya.
Namun jika tudingan ini benar, maka Rp14,6 miliar ini bukan sekadar biaya influencer. Ini adalah bukti bagaimana uang negara bisa mengalir deras hanya ke lingkaran yang itu-itu saja.
Dan selama jawaban itu tidak ada, satu tudingan akan terus bergema: Tamak dan Serakah.
Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang disebutkan.
Sumber : Divisi Humas MIO Indonesia DKI Jakarta
Reporter : Edo


















